usaha membangun negeri

Masalah UN memang menjadi pembicaraan serius bangsa ini…ukuran keberhasilan yg menurun, anggaran yg semakin besar, kebocoran disana sini…dan berbagai macam permasalahan yang dari ketahun-ketahun terus terjadi…semacam momok berupa kejadian sangat luar biasa yang tidak bisa diselesaikan….mengapa…? Apakah bangsa ini tidak lagi memiliki orang-orang pintar atau penuh dengan orang pintar yang sengaja ingin membodohi bangsa ini…..?

Saya masih bertanya…mengapa UN menjadi ukuran permanen yg menentukan kelulusan siswa…? Sebenarnya kita sangat naif kalau sesuatu yg salah terus saja kita lakukan, seperti keledai yang terus menerus jatuh pada lubang yang sama….

Ketika kita men-generalkan kelulusan dengan standar nilai UN seakan-akan kita menutup mata akan apa yang mestinya menjadi dasar standar yang akan diukur…

Secara logika sesuatu hanya bisa digeneralkan apa bila mempunyai kesamaan kreteria pendukungnya….

Coba bayangkan saja…sekolah di DKI jakarta akan dibandingkan dengan daerah pedalaman daerah pelosok sementara kreteria pendukung saja berbeda….apa sama kualitas guru yang dimiliki, sarana yg dimiliki, buku yang dimiliki, lingkungan, kemampuan ekonomi, adat dan sebagainya…kalau semua berbeda…kenapa kita mesti memaksa…..?

Apakah UN penting….? Jelas sangat penting…karena UN akan menjadi sarana evaluasi mutu pendidikan kita secara nasional….hasil UN akan dijadikan landasan kemajuan pendidikan kedepan…apa saja yang masih kurang, daerah mana saja yang masih lemah yg menjadi prioritas pembenahan…sehingga dana pendidikan kita yang besar tidak salah tempat, tidak membuat jurang perbedaan semakin tinggi antar daeran dan tidak menjadi dana yang membuat sebagian oknum menjadi kaya…

UN diharapkan tidak menjadi momok, menjadi sumber yang membuat anak didik menjadi stres, membuat mereka kalah sebelum berperang….padahal kita tidak tahu persis kondisi mereka pada saat menghadapi UN….apakah hanya dengan UN berhak menyatakan mereka gagal dalam menuntut ilmu selama bertahun-tahun….adil kah itu….

Berbicara masalah pendidikan memang tiada habisnya…. mulai bangunan sekolah, guru, masyarakat miskin pokoknya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan keinginan kita untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dunia pendidikan kita.
Keseriusan mengangkat dunia pendidikan memang bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata namun keberhasilannya juga ditentukan oleh kemauan masyarakat, kemauan bangsa ini…..
Para gubernur pada acara bersama bapak menteri pendidikan begitu semangat menceritakan keberhasilan pendidikan 9 tahun dan sudah mulai pada tingkatan pendidikan 12 tahun, saya jadi berpikir….apa iya sudah mencapai tingkat keberhasilan apa yg sudah disampaikan oleh para gubernur atau hanya bersipat ABS saja karena berbicara bersama menteri.
Pendidikan gratis yang selama ini didengung-dengungkan oleh berbagai pihak terkait, masih terkesan hanya retorika belaka. Betapa ditengah masyarakat kita masih sering terdengar keluhan mahalnya biaya pendidikan. Memang pemerintah sudah coba membantu dengan adanya Program BOS, namun biaya pendidikan tetap saja tinggi. memang biaya perbulan/SPP tidak lagi dibebankan(untuk sekolah negeri) tapi coba bayangkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk membeli buku cetak, pakaian sekolah yang jumlahnya minimal 5 pasang dalam bentuk yang berbeda belum lagi kalau sekolah yang punya inovasi yang terlalu tinggi dan selalu saja membuat proposal yang disampaikan pada komite sekolah yang pada akhirnya akan membuat orang tua diwajibkan menyumbang….kalau ini dibiarkan terus maka pendidikan murah belum bisa kita capai selanjutnya pendidikan gratis hanya mimpi disiang bolong.
Makanya berhentilah bermimpi lalu kaji ulang pendidikan murah yang dimulai dari infrastruktur, buku, dan guru
(hal pokok pendidikan), dengan memperhatikan hal cukup serius:
1. Benahi bangunan sekolah sehingga para siswa bisa belajar dgn baik.
2. Buku yang dipakai bersekala nasional sehingga walau dicetak oleh berbagai percetakan namun isinya sama persis sehingga tidak ada lagi keinginan segelintir orang untuk menjadikan pengadaan buku sebagai proyek dan dari tahun ketahun bisa terus dipakai.
3. Perhatikan kesejahteraan guru, namun seleksi guru harus diperketat jadi tidak terkesan hanya menjadi profesi pelarian semata.
sementara hal-hal lain termasuk pakaian yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan meningkatkan dunia pendidikan harus ditunda pelaksanaannya dan berikan sanksi yang tegas bagi sekolah yang secara kaku melaksanakan pengadaan pakaian dan buku, yang menyulitkan para orang tua dan cenderung mengarah pada semacam proyek yang diadakan disekolah.

Semakin dekat perhelatan pemilu, maka semakin jelas pula betapa banyak dari anak bangsa ini yang sudah tidak punya lagi rasa malu, betapa mengemis untuk ditunjuk sebagai sebagai wakil rakyat adalah sebagai harga mati yang harus dicapai. Para caleg sebenarnya tidak takut alias gentar dengan caleg dari partai lain tapi justru lebih takut saingannya yang berasal dari satu partai, benar atau tidak tapi kenyantaan menunjukkan sosialisasi diri jauh lebih diutamakan dari sisialisasi program partai, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa artinya partai ketika perhelatan pemilu tiba…?
Partai diibaratkan seperti kapal dijadikan seperti tameng yang bisa ditumpangi sekaligus jalan untuk mencapai keinginan pribadi, partai merupakan semacam topeng yang bisa dipinjam lalu dilepas setelah keinginan pribadi tercapai, kedepan masa bodoh kan masih banyak topeng-topeng lain yang bisa dipinjam untuk dipakai menjelah pemilu….
Terjadikah perbaikan didalam sistem perpolitikan kita…? menurut saya kita belum kemana-mana alias masih saja berada ditempat. Demokrasi…?kayaknya masih jauh, justru kita lebih dekat pada sistem perpolitikan uang, mengapa karena semakin hari pendidikan politik pada masyarakat selalu digiring kearah sana, siapa memberi lebih banyak maka lebih besar peluangnya untuk terpilih, memang naif…tapi itulah realitas bangsa ini.
yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana caranya menjadikan pemilu yang menjadi arena demokrasi bangsa ini tidak menjadi ajang yang sia-sia, hanya berisikan pesta pora, jor-joran yang akhirnya akan merusak bangsa ini, kedepan saya pikir kejadian seperti ini beri-memberi dari para caleg dan menerima oleh masyarakat harus dimasukkan dalam ketegori gartifikasi dan korupsi, memang terkesan ekstrim tapi untuk bangsa ini hal tersebut harus sudah menjadi pemikiran kita bersama, itupun kalau kita punya keinginan untuk merubah bangsa yang kita cintai ini.

Kekisruhan para PNS di Pemerintah Daerah belakangan ini sering terjadi. kerasak kerusuk kesana kemari mencari jabatan, padahal kita tahu persis bahwa seorang PNS adalah pejabat karier yang pengangkatan di dalam suatu jabatan mesti memakai pertimbangan dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, makanya sekarang dilakukan apa yang dinamakan uji kelayakan. Cuma menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah di pakai atau tidak uji kelayakan yang dilakukan.

Permasalahan jabatan karier seorang PNS belakangan memang terasa sudah mengalami pergeseran. Walau sebelumnya yang namanya KKN sudah ada, namun KKN semakin kental sejak Berlakunya UU yang mengatur otonomi daerah pada tahun 1999, paling tidak sudah merambah ke kabupaten/kota yang sebelumnya diatur ditingkat propinsi. Dimana para Kepala Daerah diberikan hak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang PNS dalam jabatannya. apa yang terjadi….? pengangkatan tidak lagi berdasarkan kemampuan seseorang, namun lebih banyak memakai pertimbangan siapa dia….punya hubungan apa yang lebih dikenal dengan Perda (pertalian darah) kalau tidak syaratnya akan menjadi sanggupnya berapa…? walau ini sudah menjadi rahasia umum, tapi terus saja berlangsung sampai sekarang, jadi tidak heran ganti pimpinan ganti pula pejabatnya. akhirnya Pejabat yang diangkat hanya punya satu kata kunci yaitu “ABS” (asal bapak senang).

Pergeseran PNS sebagai pejabat karier kini mengalami ancaman semakin berat, yakni ketika berbagai kepentingan sudah ikut campur tangan. ada disana tokoh masyarakat yang selalu mengandalkan Putra Daerah, pengguyuban dengan alasan keterwakilan suku, partai politik dengan alasan dukungan, LSM dengan tekanan-tekanan dan sebagainya. Yang terjadi adalah jabatan karier semakin tidak jelas, karena pertimbangan penunjukkan pejabat karier tidak lagi sesuai ketentuan yang berlaku yang selanjutnya akan menurunkan motivasi kerja yang berdampak pada turunnya kinerja / prestasi PNS.

Kekuasan memang menjadi bumbu penyedap dari demokrasi di negara ini. berbicara demokrasi seakan tak pernah lepas dari urusan voting, itulah cerminan dari banyaknya kepentingan dari semua pihak sehingga sekarang menjadi suatu yang langka kita mendengar musyawarah dan mufakat, sebagaimana ciri khas rasa toleransi bangsa ini yang katanya berbudaya timur yang penuh rasa tenggang rasa dan selalu mendahulukan kepentingan dalam sekala yang lebih besar.Bergeserkah budaya ketimuran kita….?, sebenarnya ada kesamaan antara demokrasi dan musyawarah mufakat yang sejak dulu kita terapkan, tapi yang paling mengherankan mengapa begitu sulit menerapkan demokrasi di Indonesia, sedangkan kita semua tahu musyawarah dan mupakat jauh lebih tinggi nilai kebersamaannya dibandingkan dengan demokrasi. lupakah kita dengan budaya sendiri…?Seperti pepatah kita “Bulat air karena buluh bulat kata karena mufakat”

kekuasaan memang menjadi momok bangsa ini dan menjadikan demokrasi sebagai alasan kuat untuk menghalalkan semua kalangan untuk dapat berkuasa. Demokrasi memang menjadi barang mahal ketika diterapkan di indonesia, dimulai dari bertambahnya jumlah partai politik, dilakukannya pilpres dan pilkada sampai tingkat kab/kota, dibentuknya KPU sampai tingkat Kab/kota dan aturan-aturan lain yang semuanya telah menghabiskan dana triliunan rupiah, sementara hasilnya belum nyata bisa dinikmati oleh masyarakat.

Mengapa kita harus membayar mahal harga sebuah demokrasi…? sementara demokrasi ibarat barang lama namun disulap menjadi baru. hanya karena demokrasi dipakai oleh negara maju lalu kita menjadi latah utk ikutan-ikutan sementara kita sendiri tidak menyadari bahwa sistem demokrasi kita jauh lebih simpel dan murah yaitu musyawarah dan mupakat. Seakan-akan kita menjadi asing dengan budaya kita sendiri lalu menjadi akrab dengan sebuah budaya yang sama namun berbeda nama dan cara penerapannya.

Kemampuan masyarakat untuk memahami demokrasi memang masih rendah, diperparah lagi dengan elite politik kita yang menjadikan demokrasi hanya sebagai senjata mereka dalam usaha mendapatkan kekuasaan. Demokrasi di indonesia diartikan baru sebatas kebebasan mengeluarkan pendapat oleh kalangan masyarakat sementara dikalangan elite politik baru sebagai menambah jumlah partai. Demokrasi di indonesia ibarat sepeda motor yang selalu berubah model namun tetap memakai mesin dengan standar yang sama.